LSI: 79,21 persen rakyat tak setuju kenaikan BBM

The Muslim World Review. Pemerintah mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Jumat (21/6) malam. Pengumuman tersebut diucapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik bersama Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menkominfo Tifatul Sembiring.

Terkait naiknya harga BBM, apa pendapat publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak populis ini?

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat, 79,21 persen publik menolak kenaikan harga BBM. Sebab, kebijakan tersebut sangat menyentuh urat nadi kehidupan masyarakat.

“Sebanyak 79,21 persen publik tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Yang setuju hanya 19,10 persen. Sementara yang tidak menjawab 1,69 persen,” jelas peneliti LSI, Aji Al Faraby saat memaparkan hasil penelitian LSI di kantor LSI, Jakarta, Minggu (23/6).

Dia menjelaskan, penelitian tentang setuju atau tidaknya kenaikkan harga BBM ini juga dibagi menjadi beberapa kategori. Hasilnya, penduduk yang tinggal di desa lebih banyak yang tidak setuju ketimbang kota besar.

“Ini wajar karena memang penduduk di desa paling besar terkena dampaknya dari kenaikan harga BBM daripada penduduk di kota,” tegas dia.

Penelitian berlangsung tanggal 18 Juni sampai 20 Juni 2013. Metode yang digunakan sampling multistage random sampling dengan jumlah responden mencapai 1.200 orang dari seluruh Indonesia. Margin of error sebesar 2,9 persen.

Berikut hasil pandangan publik soal kenaikan harga BBM berdasarkan hasil survei LSI:

Tidak Setuju kenaikan BBM 79,21 persen
Sangat setuju kenaikan BBM 19,10 persen
Tidak tahu 1,69 persen

Kategori
Penduduk Desa
Setuju kenaikan BBM 13,19 persen
Tidak setuju kenaikan BBM 84,01 persen

Penduduk Kota
Setuju kenaikan BBM 22,75 persen
Tidak setuju kenaikan BBM 75,75 persen

Laki-Laki
Setuju kenaikan BBM 20,20 persen
Tidak setuju kenaikan BBM 78,80 persen

Perempuan
Setuju kenaikan BBM 15,59 persen
Tidak setuju kenaikan BBM 81,20 persen

(merdeka.com, 23/6)

MUKTAMAR KHILAFAH 2013 HTI

The Muslim World Review.  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) selama bulan Rajab 1434 Hijriyah telah melaksanakan agenda Mukhtamar Khilafah 2013 di lebih dari 30 kota/propinsi di Idonesia. Puncaknya Mukhtamar Khilafah dilaksanakan di Stadion GBK Jakarta pada tanggal 2 Juni 2013 yang dihadiri lebih dari 120.000 orang dari kawasan Jabodetabek. Serta ada beberapa tamu dan utusan dari beberapa negara di dunia. Berikut ini sekilas video penyelenggaran MK di Stadion GBK Jakarta. Silakan di download ya.....


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xqHWUOg4ivg

KEJAHATAN MARAK, PERDA MIRAS MALAH DICABUT

 

The Muslim World Review Bagaimana kondisi di sekitar anda? Apakah anda merasa nyaman dan aman? Hampir setiap hari berita kejahatan selalu menghiasi media dengan berbagai bentuknya. Perampokan, penodongan,pembunuhan, tawuran, perkelaian dan berbagai tindakan anarkis lainnya. Survey menunjukkan, dari berbagai tindakan kejahatan itu, mayoritas pelaku mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras lah yang menjadi pemicu munculnya berbagai tindakan kejahatan itu. Lalu kalau sudah demikian, mengapa pula perda miras itu justru dicabut?

Memang negeri ini aneh bin ajaib, apakah pemerintah ingin tetap mempertahankan konflik ini? Kepada siapa kebijakan pemerintah berpihak?

Menurut Jubir HTI Ust. Ismail Yusanto,“Kemendagri pastilah di bawah tekanan pebisnis miras sehingga tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada gledek, perda larangan miras dicabut,” tandasnya, Selasa (10/1) sore di Bogor, Jawa Barat.

Alasan bahwa Perda tersebut bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yakni Keputusan Presiden (Keppres) No 3 Tahun 1997 tentang pengaturan peredaran miras tidak dapat diterima Ismail.

Pasalnya, Keppres yang menjadi rujukan Kemendagri tersebut dibuat oleh Presiden, saat itu, Soeharto, untuk menjaga kepentingan bisnis haram cucunya. “Keppres No 3 Tahun 1997 itu dibuat Soeharto untuk menjaga dan melegalisasi bisnis haram Ari Sigit!” ungkapnya.

Jadi kalau memang dianggap bertentangan, seharusnya pemerintah mengganti Keppresnya bukan malah mencabut Perda yang melarang miras. “Seharusnya Keppersnya yang diganti dengan Keppres yang menjunjung moral dan tidak menghalalkan miras!” tegasnya.

Menurut Ismail, hal itu harus dilakukan bila pemerintah memang konsekuen menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri. “Berdasarkan aturan yang berlaku, Perda pelarangan miras itu sah, karena dibuat berdasarkan proses legislasi yang berlaku di negeri ini,” ungkapnya.

Memang, Mendagri memiliki kewenangan untuk mencabut Perda, tetapi berbatas waktu, maksimal 60 hari  setelah Perda itu diberlakukan. “Saat ini banyak Perda larangan miras yang diberlakukan lebih dari 60 hari  bahkan sudah bertahun-tahun. Di Bulukumba  dan Tangerang malah sejak 2005,” jelasnya. Sejak saat itu angka kriminalitas yang dipicu dan dipacu miras merosot tajam di  daerah itu.

Ismail pun menyatakan, polemik pencabutan Perda larangan miras ini merupakan bukti yang kesekian kali bahwa aturan yang dibuat manusia memang selalu tidak singkron dengan cita-cita memuliakan kehidupan manusia.

“Kan aneh, kita semua tahu bahwa miras itu dampaknya sangat buruk terhadap moralitas bangsa, miras jugalah yang memicu maraknya kriminalitas, sehingga Pemda pun mengakomodasi keinginan warganya untuk memberantas miras, tetapi pemerintah pusat bukannya memberantas miras, pabrik miras malah diizinkan berdiri, peredarannya pun dilegalkan dengan istilah ‘diatur’,” kecamnya.

Menurut Ismail, ketidaksingkronan tersebut tidak akan terjadi bila syariah Islam diterapkan secara kaaffah dalam bingkai khilafah. “Karena patokannya jelas, yakni halal atau haram, bukan kepentingan,” pungkasnya.

Bagaimana menurut pendapat Anda?

Pemberantasan Korupsi Perspektif Syari'at Islam

The Muslim World Review, Korupsi hampir melanda semua negara didunia, tak ketinggalan Indonesia. Menurut data yang terbaru Indonesia menempati peringkat ke 3 negara terkorup di dunia. Sudah berkali-kali penguasa negeri ini berganti, tapi semakin marak pula korupsi dilakukan oleh para pejabat publik maupun aparat pemerintahan. Bahkan sekarang sudah tidak punya rasa lalu untuk berbuat korupsi, mereka bahkan merasa bangga karena menjadi "artis baru" yang disorot media masa. Bagaimana sebenarnya korupsi dalam pandangan hukum Islam dan bagaimana pula penangganannya. Berikut liputannya.

Di Indonesia, korupsi agaknya telah menjadi persoalan yang amat kronis. Ibarat penyakit, korupsi dikatakan telah menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini termasuk yang paling tinggi di dunia.
 

Korupsi yang selama ini berjalan memiliki metode yang jelas, yaitu buat pendapatan sekecil mungkin dan buat pengeluaran sebesar mungkin. Bentuknya beraneka ragam, pelakunya pun bermacam-macam. Ada korupsi yang dilakukan oleh pemegang kebijakan. Misalnya, mereka menentukan dibangunnya suatu proyek yang sebenarnya tidak perlu atau memang perlu tapi di tempat lain, menentukan kepada siapa proyek harus jatuh, menentukan jenis investasi pada perusahaan hampir bangkrut milik pejabat, dan mengharuskan BUMN bekerja sama dengan perusahaan swasta tertentu tanpa memperhatikan faktor ekonomis. Korupsi juga dilakukan pada pengelolaan uang negara seperti uang yang belum/sementara tidak dipakai sering diinvestasikan dalam bentuk deposito, bunganya mereka ambil, bahkan seringkali mereka mendapat premi dari bank; BUMN pengelola uang pensiunan atau asuransi menginvestasikan uang tersebut untuk kepentingan pribadi,atau bahkan di perusahaannya pribadi. Korupsi juga kerap terjadi pada pengadaan dalam bentuk membeli barang yang sebenarnya tidak perlu untuk memperoleh komisi, membeli dengan harga lebih tinggi dengan cara mengatur tender, membeli barang dengan kualitas dan harga tertentu tetapi barang yang diterima kualitasnya lebih rendah, selisih harganya masuk ke saku pejabat, atau barang dan jasa yang dibeli tidak diterima seluruhnya, sebagiannya digunakan oleh pejabat. Begitu pula korupsi terjadi pada penjualan barang dan jasa, pengeluaran, dan penerimaan. Walhasil, korupsi di Indonesia telah menggurita. Wajar selama kurun lima tahun terakhir, Indonesia menduduki tidak kurang dari peringkat kelima negara terkorup.

Tahun Baru dan Tantangan Dakwah

The Muslim World Review.. Hiruk pikuk manusia menyambut pergantian tahun, berbagai acara dan perayaan di gelar di berbagai tempat, lapangan umum, hotel, plasa, tempat hiburan dan lain-lain. Seolah saat itu adalah moment terindah yang tak boleh terlupakan. Padahal kalau kita berpikir lebih dalam, sebenarnya dengan bertambahnya tahun, berarti semakin berkurang kesempatan kita hidup di dunia ini. Sehingga dengan memahami demikian, kita akan semakin arif mensikapi moment pergantian tahun ini. Bukankah kita harus melakukan instropeksi terhadap apa yang telah kita perbuat selama ini? Dengan demikian kita akan lebih memiliki visi dan tujuan dalam menjalani kehidupan di tahun  baru ini.

Terlebih jika kita sebagai pengemban dakwah, pasti akan semakin komplek tantangan dakwah yang akan dihadapi dimasa depan. Ingatlah Allah SWT berfirman dalam surat Al Hasyer: 15

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah.  Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kalian kerjakan (TQS al-Hasyr [59]:18).

Muslim Bosnia Matikan Lampu, Boikot Perayaan Tahun Baru

The Muslim World Review . Sebuah tradisi yang mesti terjadi di hampir seluruh penjuru dunia ketika terjadi pergantian tahun. Di ramai orang-orang beramai-ramai menyambutnya dengan berbagai acara dan kegiatan hanya untuk menyaksikan moment pergantian tahun. Tidak sedikit dana yang mesti harus dikeluarkan untuk perayaan itu, pesta kembang api, dan pesta-pesta lainnya sering digelar untuk menyambut pergantian tahun. Tak ketinggalan pula para generasi mudanya, seolah mereka juga tidak mau  ketinggalan dengan para generasi tua, artis dan pejabat negara, Mereka pun berpesta sesuai dengan gayanya masing-masing.

Namun itu semua tidak terjadi di kalangan Muslim Bosnia, mereka lebih cerdas dalam mensikapi moment pergantian tahun itu. Bahkan mereka menyerukan kepada kaum muslimin di seluruh dunia untuk melakukan hal yang sama yaitu: Boikot Perayaan Tahun Baru dengan Mematikan Lampu.

“Dengan mematikan lampu, anda telah berkomitmen untuk tidak melanggar apa yang dilarang Allah SWT,” demikian bunyi pesan komunitas Muslim seperti dikutip alarabiya.net, Jum’at (30/12). Imbauan komunitas Muslim terinspirasi buku berjudul “Mutiara Sunnah dalam Perjalanan Waktu” karya Almir Dumica.
“Pada malam itu, awali dengan mematikan lampu dan biarkan semua orang melihat Anda memboikot segala sesuatu yang terjadi pada malam itu. Jangan takut munculnya keberatan sebab anda memiliki hak untuk memilih,” tulis Dumica dalam bukunya. ”Jangan katakan bagaimana saya bisa melakukan itu. Sedang, saya akan dinyatakan sebagai kambing hitam tapi saya akan mengubah apapun.”
Komunitas Muslim juga berpesan kepada umat Islam Bosnia untuk menjadikan pergantian tahun sebagai siklus kehidupan normal. Siklus yang harusnya lebih banyak diisi dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan anugerah-Nya. “Pikirkan kesehatan anda dan keluarga, perdamaian dan keamanan yang anda nikmati. Dengan demikian, anda akan sadar setiap malamnya rahmat Allah SWT akan menyertai jiwa dan raga anda,” demikian isi pesan lainnya.
Bosnia Herzegovina merupakan negara balkan dengan populasi Muslim terbesar. Islam masuk ke Bosnia Herzegovina setelah negara ini sempat mejadi bagian dari wilayah Turki Ustmani. Saat ini jumlah Muslim Bosnia mencapai 1,8 juta.

MUSLIM NEWS

DIBALIK KUNJUNGAN OBAMA

Untuk Mengukuhkan Polugri AS di Asia Tenggara

Oleh : Budi Mulyana, MSi
 
Secretary of State Amerika Serikat Hillary Clinton 21 Juli 2011 lalu berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya, dia melawat dua hari ke India untuk ambil bagian dalam konferensi tingkat menteri ASEAN yang diselenggarakan di Bali 22 Juli. Dia juga hadir dalam pertemuan dengan para menteri luar negeri dari Pertemuan Puncak Asia Timur (East Asia Summit) untuk mempersiapkan keikutsertaan Presiden Barack Obama untuk pertama kalinya dalam pertemuan puncak 18 negara itu pada November mendatang.

Tentu kunjungan tersebut menarik untuk dianalisis. Pasalnya, dalam lawatannya ke Indonesia, Hillary Clinton ternyata juga menjadi ‘tuan rumah’ pertemuan tingkat menteri Lower Mekong Initiative (LMI) IV dengan para menteri luar negeri dari Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam. Di sini, Amerika Serikat juga mengadakan pertemuan tiga pihak dengan Jepang dan Korea Selatan. Pada 23 Juli, Hillary Clinton juga memimpin delegasi Amerika Serikat di Forum Regional ASEAN ke-18 untuk membicarakan masalah keamanan regional. Dia juga menyampaikan pidato pembukaan pada Pertemuan Puncak Entrepreneurship Regional yang pertama yang pernah diadakan. Barulah kemudian, kepala diplomat Amerika Serikat itu bertemu dengan tuan tumah, Menlu Indonesia Marty Natalegawa, untuk membicarakan masalah penting bilateral, regional dan global. Sebagaimana dinyatakan secara resmi, kunjungan Menlu Hillary Clinton ini tidak lain adalah untuk menunjukkan komitmen terus-menerus Amerika Serikat dalam peningkatan keterlibatan strategis di Asia Tenggara dan dengan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).